ketua Bawaslu Abhan/Foto: Humas Bawaslu RI
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan
mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
diperlukan bila melakukan penundaan pelaksanaan tahapan
Anggota Bawaslu Republik Indonesia Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin (Fritz Edward Siregar) saat menyampaikan Isu Strategis Pilkada 2020 dihadapan Panwascam dan Forkompinda Bangka Barat
Bangka Barat—