Bawaslu Kabupaten Belitung Hadiri Rakor Pemutakhiran Data Parpol Semester II
|
Tanjungpandan – Bawaslu Kabupaten Belitung terus memperkuat pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui kehadiran Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung, Rezeki Aris Munazar, S.H., bersama jajaran staf dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Belitung dan dihadiri oleh perwakilan dari 12 partai politik.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Belitung, Amir Husin, hal ini menjadi salah satu forum bagi Bawaslu untuk mencermati perkembangan pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Dalam forum ini, Bawaslu Kabupaten Belitung mencermati sejumlah aspek pemutakhiran data, meliputi perubahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik, pergantian admin atau pengelola akun Sipol, serta perubahan data pengurus dan anggota yang mengundurkan diri maupun meninggal dunia.
Berdasarkan penyampaian masing-masing perwakilan partai politik, masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses pemutakhiran data, di antaranya perubahan SK kepengurusan yang belum sepenuhnya diperbarui dalam Sipol, pengelolaan akun yang masih terpusat di tingkat pengurus pusat, serta penyesuaian data pengurus yang telah meninggal dunia.
Terhadap berbagai perkembangan tersebut, Bawaslu Kabupaten Belitung memandang penting adanya keterbukaan informasi dan kesesuaian antara dokumen kepengurusan dengan data yang tercatat dalam Sipol. Hal ini diperlukan agar setiap perubahan data partai politik dapat dicermati dan menjadi bagian dari objek pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung, Rezeki Aris Munazar, meminta seluruh partai politik agar menyampaikan tembusan setiap perubahan SK kepengurusan kepada Bawaslu Kabupaten Belitung.
Menurutnya, penyampaian dokumen perubahan kepengurusan tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, khususnya dalam mencermati perubahan struktur kepengurusan serta memastikan kesesuaian dokumen administrasi dengan data yang diperbarui melalui Sipol.
Selain aspek kepengurusan, Bawaslu Kabupaten Belitung juga memberikan perhatian terhadap persoalan pencatutan nama masyarakat sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan. Persoalan ini perlu menjadi perhatian karena pencatutan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya ketika yang bersangkutan hendak mengikuti proses seleksi atau pendaftaran sebagai anggota TNI, Polri, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki persyaratan terkait status keanggotaan partai politik.
Menanggapi hal tersebut, KPU Kabupaten Belitung menyampaikan bahwa masyarakat yang menemukan namanya tercantum sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan atau persetujuannya dapat mendatangi KPU untuk menyampaikan keberatan. Selanjutnya, KPU akan memfasilitasi komunikasi dengan partai politik terkait agar permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Belitung menegaskan pentingnya pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan sebagai upaya menjaga keakuratan data kepengurusan dan keanggotaan. Bawaslu juga mendorong partai politik untuk tertib dalam memperbarui data serta terbuka terhadap setiap perubahan yang terjadi, sehingga data yang tercatat dalam Sipol dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual.
Penulis: Lezza M
Editor: Rezeki A.M