Kerawanan Tahapan Pilkada di Kabupaten Belitung

Tanjung Pandang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belitung, memetakan sejumlah potensi kerawanan pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Belitung, tujuannya agar dapat dicegah dan diantisipasi dalam pelaksanaan pilkada serentak nanti.
Menurut Aris, atmosfer atau tensi perhelatan Pilkada 2024 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Pemilu 2024 kemarin. Ia mengatakan, hal ini berpotensi menimbulkan kerawanan dan yang lebih tinggi pula, dibandingkan pelaksanaan Pemilu 2024 lalu, sehingga harus dicegah dan diantisipasi sedini mungkin.
 

"Potensi kerawanan di Pilkada 2024 nanti memang sangat tinggi karena masyarakat akan terpaku dalam mendukung satu pasangan calon tertentu," ujarnya.

Aris menambahkan, adapun jenis-jenis potensi kerawanan di Pilkada 2024 seperti terjadinya maraknya politik uang, kampanye hitam atau kampanye tanpa mengantongi surat tanda terima pemberitahuan.

Selain itu, lanjut Aris, Bawaslu Belitung juga mencegah berhembusnya isu SARA di Pilkada Belitung 2024 mendatang. "Isu SARA ini sangat kental terjadi di dalam pilkada maka harapan kami di Belitung ini semoga tidak ada yang memainkan isu SARA dalam pelaksanaan kampanyenya nanti," katanya.

Aris menyebutkan, kemudian potensi kerawanan lainnya adalah lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 maksimal pemilih di satu TPS pada Pilkada 2024 adalah 600 orang maka dari itu kekhawatirannya adalah pemilih ramai atau membludaknya masyarakat yang datang ke TPS.

"Yang kami takutkan adalah tiba-tiba pemilih itu ramai dan membludak datang ke TPS sehingga pelanggaran itu bisa saja terjadi misalnya di belakang TPS maupun titik-titik lainnya, itu yang kami antisipasi," ujarnya.

Aris berharap, pemetaan potensi kerawanan Pilkada 2024 ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada 2024, sehingga terwujudnya Pilkada yang jujur, adil, dan tanpa politik SARA maupun politik uang. "Melalui pemetaan yang kami lakukan Bawaslu Belitung berharap dapat mencegah lebih awal potensi pelanggaran tersebut," pungkasnya.