Sosialisasi Pengawasan Tatap Muka: ASN Kabupaten Belitung Tegaskan Komitmen Netralitas dalam Pemilihan Serentak 2024

Tanjungpandan – Bawaslu Kabupaten Belitung menggelar kegiatan "Sosialisasi Pengawasan Tatap Muka dengan Tema Netralitas ASN Kabupaten Belitung pada Pemilihan Serentak Tahun 2024" yang berlangsung di Hotel Grand Hatika, Tanjungpandan, Selasa (10/09/2024). Acara ini dihadiri oleh 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Belitung.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran ASN mengenai pentingnya menjaga netralitas selama proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung, KA Azhami, SE, M.AP, memaparkan materi dengan tema "Menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024."

Ia menekankan bahwa ASN memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap proses Pemilu yang adil dan bebas dari kepentingan politik.

Selain itu, materi penting lainnya mengenai netralitas ASN dalam Pilkada juga disampaikan oleh Anggota Bawaslu Belitung, Yerri Larona dan Heikal Fackar. Keduanya memaparkan langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan ASN tetap berada dalam jalur netral, serta menjelaskan sanksi bagi ASN yang melanggar aturan tersebut.

Salah satu momen penting dalam kegiatan ini adalah penandatanganan Deklarasi dan Komitmen Bersama Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Kabupaten Belitung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

Seluruh peserta yang hadir menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Penandatanganan deklarasi ini menjadi simbol kuat akan tekad bersama untuk menjaga netralitas peserta demi proses demokrasi yang adil dan terbuka.

Bawaslu Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk menjaga agar proses Pilkada 2024 di Kabupaten Belitung berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi netralitas, transparansi, kejujuran dan keadilan.